K MENEBAR HARAPAN

Beberapa waktu yang lalu sebelum SBY dan JK jadi presiden dan wakil keduanya adalah menteri pada kepemimpinan gusdur, cooperative yang baik dalam pemerintahan tersebut menyebabkan mereka berfikir untuk maju capres dan wapres, kondisi stabil, kepemimpinan ini dianggap ideal selama pemerintahannya , depenetrasi, namum pada akhir priode-nya mereka kembali saling melakukan pencitraan diri, saling melirik kembali, seolah mereka bermain politik kucing-kucingan ”benci tapi cinta” tapi apa boleh buat seucap kata dapat merubah semuanya, keutuhan menjadi keruntuhan, kesempurnaan menjadi ketidak sempurnaan tapi semuanya hanya proses waktu, kemarin bukanlah esok, boleh jadi kemarin mereka utuh, sempurna tapi belum tentu esok merupakan keutuhan dan kesempurnaan buat mereka, apalagi dalam politi’dapat berubah 2-3 kali sehari, pada saat ini partai golkar dianggap diceraikan oleh partai PDK, dalam artian”Golkar berstatus janda”.

Orang bijak berkata ” kayu tidak dapat menembus apa yang dapat ditembus lidah” Bahasa merupakan alam pikiran atau menggambarkan self consef, ketika kita memahami apa yang sebanarnya dibalik bahasa 25 %, apakah suatu perasaan positif atau negative

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka

2. Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain
3. Makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Isu wacana pada media TV yang dilontarkan Dr. Ahmad Mubarak sekjen Partai Demokrat yang menyatakan bahwa “kami akan mempertimbangkan pasangan SBY nanti kalau misalnya golkar tidak mencapai 25 % maka yusuf kalla tidak akan berpasangan dengan SBY, isu ini menjadi perhatian partai golkar dan yang heboh-nya lagi masyarakat-pun menjadikan ini sebagai bahan perbincangan yang seru seolah-olah ini merupakan agenda setting, dimana masyarakat menunggu anding dari isu tersebut, sadar atau tidak (common sense) masyarakat menjadi tim sukses bayangan yang setiap hari membicarakan persoalan ini, apakah JK akan berpasangan lagi dengan SBY, atau golkar akan mencari politikus yang ternama di jawa untuk berpasangan dengan JK, paling tidak golkar sudah memikirkan siapa yang cocok diusung menjadi capres dan wapres kedepan, beberapa hari yang lalu di media menyatakan JK & NW selanjutnya JK & BU MEGA akan berpasangan, hal ini tidak bisa dipungkiri golkar mengincar PKS & PDI, beberapa pilkada kabupaten dan provensi PKS & PDI mendapatkan suara pemilih cukup besar, hingga kader PKS & PDI banyak yang duduk pada tampuk kepemimpinan terkhusus daerah jawa, hal lain yang menjadi pertimbangan NW politikus religius & bu Mega adalah polikus Nasionalis dari jawa. Tapi tidak dapat dipungkiri juga Golkar akan berpasangan SBY kembali istilahnya islah, ruju’ .

Bagaimana pandangan masyarakat yang pro SBY & JK, bilamana SBY dan JK tidak lagi berpasangan, bila ini terjadi kemana mereka akan memberikan hak pilih-nya, apakah ke- JK atau SBY, jawabannya tentu tergantung sejauhmana mereka membentuk dan mencitrakan diri mereka pada rakyat dan siapa pasangan-nya, rakyat akan memilih sesuai dengan kebutuhan mereka atau tingkat emosional dll, mereka terhadap partai maupun kandidat capres. Tingkat keterpilihan bukan sesuatu dinamis dan statis mereka ditentukan oleh spin doctor kandidat, pada saat ini partai-partai politik belum berkompetisi.

Apakah isu 25 % suara mempengaruhi ( change attitude, social change ) pemilih dalam perspektif budaya politik Indonesia. Budaya politik Indonesia maksud saya bukan budaya politik kotor tapi budaya yang menggambarkan masyarakat Indonesia yang kompetitif, masyarakat Indonesia sangat plural sehingga dalam mengemas isu politik harus melihat sasaran/target-nya, masyarakat Indonesia secara nominal, mereka terdiri dari berbagai ras, secara upgrade, mereka terdiri dari berbagai tingkat intelektual/ pendidikan. Isu partai, kesejahteraan, isu ekonomi, isu pendidikan dll, megic. JK dalam beberapa tayangan di media massa JK memproritaskan Swasembada beras, kesejahteraan Buruh, dan perbaikan ekonomi kerakyatan, pertanian dll

Pengemasan Isu 25 % bisa jadi merupakan prasangka –prasangka yang dibagun ahmad mubarak untuk mendiskriminasikan golkar tapi bisa jadi juga dikatan memberikan shockterapi buat kader golkar dan pemilih ideologis golkar, mereka akan kerja ekstra untuk merebut suara pada pilkada april nanti, golkar mengemas isu 25 % dengan baik dan cermat mereka menjadikan isu tersebut peluang untuk pencitraan partai dan pencitraan JK sebagai capres, smoga ini tidak menjadi budaya politik di Indonesia yang menyatakan “lagi-lagi pemenang PEMILU adalah orang yang terzholimi”.sehingga mereka mencari-cari siapa dan bagaimana agar terzholimi (seperti kondisi Golkar sekarang, dan PDK pemilihan tahun 2004 ) dengan kata “poco-poco dll .

Begitu pula Setelah keputusan MK, Bahwa suara yang tidak mencukupi 25 % maka tidak dapat mengusulkan capres, keputusan ini akan menciptakan kelas-kelas partai yang pada akhirnya partai yang kecil tapi memiliki kader terbaik tetap saja termarjinalkan “biasa orang kecil selalu tertindas”belum lagi keputusan MK yang menolak capres independent, apakah keputusan MK mematikan demoktasi di Indonesia atau sebaliknya, tapi disisi lain, hal ini memberikan peluang bagi partai-partai kecil untuk menjadi kue rebutan bagi partai besar, dan memprediksi partai/capres yang akan diusung, bukan hanya itu meraka juga harus kerja keras untuk memcapai 25 % suara pada pemilihan april nanti, apakah GOLKAR, PDK, PDI dan partai-partai lain dapat mencapai 25 % target ini masih jadi impian bagi partai-partai politik, tapi peluang sangat kecil bilamana partai –partai politik tidak melakukan koalisi untuk mencapai 25 %..

Dari isu wacana 25 % menjadi isu JK menyatakan siap jadi capres, Tanggal 21 februari 2009, dalam acara partai berbicara, JK menyatakan siap maju menjadi capres pemilihan oktober 2009 dan akan berkompetisi dengan SBY, keputusan ini merupakan hasil pertemuan nasional golkar, dan merupakan keputusan dari beberapa DPD Golkar, yang dipertegas oleh surya palo dengan menyatakan ”apa hubungannya SBY & JK”, hal ini dianggap sportif oleh SBY ” Bahwa wajar Golkar mengusung capres dari partainya sendiri karena golkar merupakan partai besar” menurut SBY majunya JK adalah pembentukan kompetisi yang sportif”

Keputusan golkar ini dianggap sangat memanaskan suhu perpolitikan di indonesia mungkin sebelum golkar mengusung kandidatnya sendiri golkar dimata masyarakat tidak memiliki taring dan corong sehingga ketua DPP golkar mengatakan ”bila raja telah batuk maka genderang perang sudah dimulai. Keputusan golkar tentang penetapan JK sebagai capres kemungkinan akan meningkatkan suara golkar pada pilkada april kedepan kalau hal ini terjadi maka hal ini membuktikan kalau JK memiliki kompetensi sebagai capres. Beberapa media menyorot bahwa besar kemungkinan golkar akan berpasangan dengan PKS atau JK & NW ( KALLA WAHID ) atau JK & MEGA, tapi golkar belum memastikan-nya.

Bagaimana golkar melakukan konstruksi personal dengan memaknai 25 % sebagai sesuatu yang menghina golkar sebagai partai politik besar, sehingga berefek pada luapan kader golkar untuk mengusung capres sendiri, kemudian konstruksi personal menjadi konstruksi sosial dengan menyatakan kesiapan JK Maju senagai capres pemilihan oktober nanti dan kesiapan kader golkar meraih suara 30 % pada pilkada april mendatang, setelah melakukan konstruksi sosial maka isu publik, isu massa, dan isu rakyat harus dapat dihubungkan, harus sesuai sebagai hasildari kebijakan tersebut.

pengurangan ketidakpastian / mengurangi tingkat ketidak pastian satu sama lain ( Berger & Calabrese ), hal ini mulai nampak dengan pertemuan antara SBY & JK pada tanggal 22 malam, dikediaman SBY, menurut jubir kepresidenan mallarangen agenda tersebut membahas tentang perkembangan aceh, dan tentu juga membahas tentang kondisi partai PDK dan Golkar, SBY sudah mulai mengurangi uncertenity atau ketidakpastian, dan apakah realitas ini merupakan indikasi Golkar dan PDK akan ruju’ kembali.

Berpikir untuk rakyak berbuat untuk bangsa, luangkan waktu sejenak merenugi negara kita yang kian terbelakang, siapa-pun anda, banyak orang yang berharap besar pada anda untuk sedikit perubahan

.

--- On Mon, 3/16/09, idingrosyidin hasan wrote:

From: idingrosyidin hasan
Subject: Bls: [komunikasi_s3unpad08] Melanjutkan diskusi
To: komunikasi_s3unpad08@yahoogroups.com
Date: Monday, March 16, 2009, 3:28 AM

Luar biasa, Pak Asep memang betul-betul pakar ttg budaya Sunda. Saya sepakat dengan pak Asep bahwa budaya Sunda cenderung individualistik, atau sesuai judulnya "pakia-kia" (bukan merk mobil ya). Tetapi sebetulnya budaya Sunda juga adaptable terhadap perkembangan zaman, termasuk budaya politiknya. Hanya masalahnya, budaya Sunda "tergerus" oleh dominasi budaya lain, terutama Jawa (sorry ya pada orang Jawa) akibat politik budaya Orde Baru, sehingga keadiluhungan budaya Sunda tidak terlihat.. Tugas kitalah sebagai orang-orang Sunda --tanpa bermaksud primordialis- - untuk mengangkatkan kembali budaya Sunda pada level nasional. Mengapa sekarang jarang orang-orang Sunda yang tampil sebagai tokoh nasional, padahal dulu telah melahirkan banyak tokoh? OK, bagi yang ingin melanjutkan diskusi silahkan berikan komentarnya. Oh ya, tulisan saya baru dimuat di Pikiran Rakyat Senin 16 Maret 09 dengan judul "Bola di Tangan JK". Mungkin dapat memperkaya wacana kita. Selamat menikmati. Bola di Tangan JK Oleh Iding R. Hasan MENARIK sekali mencermati berbagai manuver politik yang dipertontonkan oleh Wapres Jusuf Kalla (JK) belakangan ini. Pernyataan kesediaannya maju sebagai calon presiden (capres) Partai Golkar pada pemilihan presiden (pilpres) Juli mendatang tampaknya cukup serius. Ini dipandang berbagai pihak sebagai kehendak JK untuk "bercerai" dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tanda-tanda perceraian kedua sejoli tersebut kian kuat akhir-akhir ini. Keduanya kerap melakukan politik tebar pesona secara terpisah yang terbungkus dalam balutan acara-acara kenegaraan seperti kunjungan kerja ke berbagai daerah. Namun, apakah pasangan SBY-JK benar-benar akan bercerai? Inilah pertanyaan yang coba dijawab dalam tulisan ini. Manuver JK Tidak bisa dimungkiri bahwa JK saat ini dipandang sebagai salah seorang tokoh politik Indonesia yang sangat cerdik dalam memainkan peran politiknya. Prestasi tertingginya dalam ranah politik hingga saat ini, selain menjadi wapres, juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Padahal, sebenarnya ia termasuk orang yang relatif baru dalam lingkaran elite politik Golkar dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya ketika itu, seperti Akbar Tandjung (AT), Surya Paloh, dan lain-lain. Cara berpikir JK yang rasional dan pragmatis ala pengusaha membawanya ke dalam petualangan politik yang serbafleksibel. Bagi sebagian kalangan, perilaku politik semacam ini dianggap sebagai tidak konsisten atau plinplan, namun bagi sebagian lain dipandang sebagai kecerdikan dan kelihaian. Pada Pemilu 2004, misalnya, JK yang mengikuti konvensi calon presiden dari Golkar bahkan sudah sampai pada tahapan kedua, kemudian mengundurkan diri. Ia justru bergabung dengan SBY sebagai pasangan capres-cawapres yang notabene tidak diusung oleh Golkar. Ternyata pasangan SBY-JK terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, dan tidak berselang lama JK terpilih sebagai Ketum Golkar. Dengan latar seperti itu, tidaklah mengherankan kalau gerak gerik politik JK dan Golkar yang dipimpinnya senantiasa menjadi bahan sorotan berbagai kalangan. Akankah JK kembali mempertontonkan kepada publik Indonesia permainan politik tingkat tinggi di mana ia berperan sebagai dirigennya? Setelah menghadiri undangan dari elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu lalu, JK kemudian melakukan pertemuan politik dengan elite Partai Persatuan Pembangunan. Yang teranyar tentu saja pertemuan politik JK dengan Megawati Soekarnoputri yang salah satunya membahas tentang pemerintahan Indonesia yang kuat di masa datang. Pertemuan yang terakhir ini seolah menjadi kelanjutan pertemuan antara Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah dirintis oleh Surya Paloh dan Taufik Kiemas beberapa waktu lalu. Tentu saja berbagai pertemuan politik JK dengan elite-elite parpol tersebut mempertegas sinyalemen berbagai kalangan bahwa JK benar-benar hendak meninggalkan SBY. Hal ini ditambah dengan sejumlah pernyataan JK sendiri yang mengindikasikan hal tersebut, antara lain penolakannya terhadap pasangan campuran Jawa-non-Jawa. Menurut dia, pasangan semacam itu sekadar mitos, sebab masyarakat Indonesia sekarang sudah cerdas sehingga mampu memberikan pilihan politik secara rasional. Padahal, di masa lalu ia termasuk orang yang sependapat dengan model pasangan campuran tersebut. Sekadar penjajakan Menurut hemat penulis, berbagai manuver politik JK dan Golkar tadi sebenarnya lebih merupakan satu langkah penjajakan belaka untuk menakar berbagai pilihan politik demi Pilpres 2009. Dengan kata lain, berbagai kemungkinan pilihan masih bisa terjadi paling tidak sampai pemilu legislatif (pileg) April, termasuk kembali berduetnya JK dengan SBY. Selain itu, langkah tersebut bisa dibaca pula sebagai "gertakan" bagi parpol-parpol lain, khususnya Partai Demokrat, bahwa Golkarlah parpol yang harus paling diperhitungkan dalam konstelasi politik nasional. Bagaimanapun magnitude politik Partai Golkar masih tetap besar dibandingkan dengan parpol-parpol lain. Oleh karena itu, Partai Demokrat cukup ketar-ketir juga jika JK betul-betul meninggalkan SBY. Namun demikian, kalkulasi politik JK dan Golkar yang dilandaskan pada pilihan rasional dan pragmatis tetap akan menjadi pijakannya. Dalam perspektif ini, sulit sebenarnya bagi JK untuk, misalnya, meninggalkan Demokrat dan kemudian merapat ke PDIP. Meskipun secara realistis dukungan politik akan besar, tetapi bagaimana membagi kekuasaan antara JK dan Megawati. Bersediakah JK menjadi cawapres Mega yang sudah menyebutkan harga mati untuk menjadi capres, dan apakah peluang duet ini akan lebih besar dibandingkan dengan duet SBY-JK yang selalu unggul dalam berbagai survei. Tentu saja JK tidak akan mau mengambil pilihan politik yang justru merugikannya. Pada sisi lain, kehadiran Akbar Tanjung (AT) sebagai sesama tokoh Golkar juga akan menjadi pertimbangan serius JK, apalagi sekarang mulai muncul wacana duet SBY-AT. Meskipun AT kurang berpengaruh lagi di Golkar pada tingkat DPP, tetapi pengaruhnya di daerah masih sangat kuat. Dalam satu survei disebutkan, jika SBY berduet dengan AT dengan asumsi SBY-JK pecah, ternyata hasilnya 76% ("PR", 12/03). Kalau pasangan SBY-AT betul-betul terjadi dan kemudian menjadi pemenangnya, bukan tidak mungkin Golkar pun akan mendukung AT. Ini akan menjadi semacam "karma" politik bagi JK, yang dulu juga meninggalkan Golkar, tetapi kemudian setelah menjadi cawapres ia justru didukung Golkar. Tentu JK tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Sementara itu, kans JK untuk maju menjadi capres sangat kecil. Maka, pada akhirnya, JK mau tidak mau mesti mengambil pilihan yang paling menguntungkan dirinya dan Golkar. Jika memang maqam politiknya hanya sebatas wapres dan kansnya lebih besar jika tetap berduet dengan SBY, maka hemat penulis, JK akan mengambil pilihan tersebut. Masalah "harga diri", bagi pengusaha yang terbiasa berpikir rasional dan pragmatis seperti JK tampaknya tidak terlalu signifikan.* ** Penulis, mahasiswa Program Doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung dan Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute. --- Pada Sab, 14/3/09, Asep Salahudin menulis: Dari: Asep Salahudin Topik: [komunikasi_ s3unpad08] Artikel Baru di Pikiran Rakyat dan Kompas Kepada: komunikasi_s3unpad0 8@yahoogroups. com Tanggal: Sabtu, 14 Maret, 2009, 5:47 AM Neraskeun diskusi anu dipadungdengkeun ku Ayi Gun-Gun Heryanto sareng Cep Iding R. Hasan, dinten Saptu, 14 Maret 2009 seratan pribadis dipidangkeun ku Pikiran Rakyat, "Pangeran Kornel, Literasi Politik Sunda" plus saminggu sateuacana dina Kompas, "Politisi Sunda, Pakia-Kia". Mugia aya mangpaatna. Sasieureun sabenyereun. Copelna kanggo bahan lenyepaneun Adina waktos liburan ieu pangpangna keur urang Sunda anu keur gering nangtung ngalanglayung, lempang sakaparan-paran. (ASEP SALAHUDIN) opini Pangeran Kornel, Literasi Politik Sunda Oleh ASEP SALAHUDIN Balai Pustaka pada tahun 1930 menerbitkan roman karangan R. Memed Sastrahadiprawira berjudul Pangeran Kornel. Roman ini mengambil setting keluarga menak Sunda sekitar tahun 1773-1828 (akhir abad ke 18). Roman ini dapat dikelompokan sebagai roman sejarah, di mana sang pengarang membaurkan antara fakta dan fiksi. Yang nyata diberi muatan cerita sehingga nampak lebih hidup dan memiliki daya, makna yang disusun dan hendak disampaikan kepada pembaca nampak berjiwa. Dari roman sejarah seperti ini terdokumentasikan falsafah hidup suku dan seseorang. Pageran Kornel adalah seorang Bupati Sumedang. Pangeran Kornel inilah yang telah memberikan contoh nyata bagaimana kekuasaan yang dikelola dengan cara-cara bijak mampu menciptakan rasa keadilan merata kepada segenap rakyat. Seorang bupati yang seluruh hidupnya dikhidmatkan untuk kepentingan halayak hatta misalnya harus mengancam posisinya sendiri sebagaimana dibuktikan dengan keberaniannya menentang Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda karena dianggap telah mengkhianati rakyatnya dalam proyek pembuatan jalan raya Anyer-Bayuwangi. Dan akhirnya Daendels pun melihat manusia Sunda yang memiliki karakter teguh seperti itu ‘leah’ hatinya, kesepakatan yang berpihak kepada rakyat diambil sebagai kebijakannya. Dangding kearifan Kita simak dangding mukadimah roman Pangeran Kornel yang menggambarkan citra penguasa bijaksana di mana kekuasaan dikelola dengan haluan falsafah yang luhur sebagaimana dikutip Suwarsih Warnaen, dkk (1985). Mungguh kamulyaan sajati/lir ibarat wawangunan/nu weweg alus tur gede/hese piruntuheunana/ sababna ditihangan/ku tabeat anu luhung/dihateupan kautamaan/dibilikan ku pamilih/dikuta ku kasatiaan/dipademan ku wawanen/dipaku ku kapengkuhan/ di hias kapinteran/diparabo tan ku elmu/diukir ku karajinan/jalma oge kitu deui/lamun martabatna mulya/homo towong dipiomong/moal pegat dipicangcam/ sababna kamulyaan/henteu ka wengku ku waktu/langgeng ka wangikuenana (sesungguhnya kemulyaan sejati/dapat diibaratkan bangunan/yang kukuh bagus dan benar/sulit untuk runtuh/karena bertiangkan/ tabiat yang luhur/diatapi keutamaan/didinding oleh pilihan/dibentengi oleh kesetiaan/dipedoman i oleh kebenaran/di paku oleh keteguhan hati/dihiasi kepandaian/berperab otkan ilmu/berukirkan ketekunan/manusia juga begitu/kalau martabatnya mulia/tak henti dipercakapkan/ tak putus dikenangkan/ sebab kemuliaan/tidak terkurung oleh waktu/langgeng (menyebarkan) wanginya). Nampak jelas bagaimana falsafah politik Sunda melalui pintu masuk Pangeran Kornel ini menegaskan tentang politik adiluhung yang dijangkarkan di atas landasan kokoh nilai-nilai universal sebagai modal sosial untuk membangun politik dan basis kultural yang kokoh, yakni: 1) tabeat anu luhung (memiliki karakter); 2) kapengkuhan (integritas) ; 3) kautamaan (akhlak mulia); 4) wawanen (keberanian) dan 5) kapinteran (kecerdasan) . Suwarsih Warnaen (1985), menurunkan lima dasar keutamaan itu dalam bentuk kiprah dan tindakan yang dapat menunjang ke arah terciptanya mobilisasi vertikal yang elok: teu ningkah (tidak bertingkah), teu adigung kamagungan (tidak angkuh dan tidak memandang orang lain lebih rendah), paya ku katugenahan (tidak gampang bersedih), pinuh ku karumasaan (penuh oleh rasa kekurangan pada diri sendiri), teu paya diagreng agreng (tak suka dimeriahkan) , nyaah kanu masakat (sayang pada yang miskin), ageung maklum sabar sarta adil (arif sabar dan adil), landung kandungan laer aisan (bijaksana), peta basajan (hidup sederhana), bersih manah (terbuka dan ikhlas) Kontekstualisasi Merenungkan kembali kearifan Sunda yang tercermin dalam roman sejarah Pangeran Kornel menjadi amat penting, justru di tengah situasi politik(si) Sunda yang tengah terpuruk saat ini. Keterpurukan ini bukan hanya ditenggarai dengan miskinnya pemikiran politik yang mencerminkan epistemologi kesundaan, namun juga para politisi berbasis kultural kesundaan menampakan gejala kian terdesak oleh politisi lain karena absennya militansi dan atau infrastruktur kognitif yang tidak memadai di tengah persaingan global yang kian kompetitif. Keterdesakan ini pada gilirannya, di akui atau tidak, telah melahirkan raja-raja kecil kontemporer di tatar Sunda yang sama sekali tidak memiliki cencern terhadap akar budayanya kecuali hanya concern terhadap ideologi pragmatisme hedonistik. Tidaklah heran seandainya kebijakan yang berkaitan dengan kebudayaan dikeluarkan dan atau dicanangkan, maka yang mencuat adalah kebudayaan dalam makna bagaimana memanjakan hasrat bendawi, bukan kebudayaan yang berporos pada ekpektasi kreasi nalar dan kebeningan nurani, tidak juga kebudayaan dalam makna kata kerja namun budaya dalam arti fisik statis kata benda: hanya ngagugulukeun pariwisata. Karena landasannya sudah rapuh, jangan aneh seandainya hari ini kabupatean/kota yang berada di Jawa Barat eksekutip dan legislatifnya banyak yang harus berurusan dengan kejaksaan dan KPK. Hurip gustina waras abdina rea harta rea harti, rea ketan rea keton tidak pernah menjadi pengalaman sejarah keseharian apalagi mengharap menjadi gunung panaggehan dan pangauban jalma leutik panyalindungan nu kapanasan. Disebabkan kearifan perenial tidak pernah terhayatkan maka menjadi sangat tidak aneh seandainya lingkungan dan alam burakrakan diperlakukan dengan kebuasan tidak terkendali. Padahal jauh sebelum Pangeran Korneal, naskah Sanghiyang Siksakandang Karesian telah memberikan amanat ekologis dengan gaya ungkap memukau: "Lamun urang pulang ka dayeuh, ulah ngising di pinggir jalan, di sisi imah di tungtung caangna, bisi ka ambeu ku menak ku gusti. Sunguni tungku nu rongah-rongah, bisi kasumpah kapadakeun.. .ngising mah tujuh lengkah ti jalan, boa mo nemu picarekeun sakalih, urang nyaho di ulah pamali." Alhasil, Pangeran Kornel sesungguhnya bukan sekadar teks mati, namun ternyata adalah teks terbuka. Terbuka tidak hanya diinterpretasikan dengan pemaknaan yang beragam, tapi juga terbuka sebagai pintu masuk untuk diaksentuasikan menjadi pengalaman keseharian sehingga kita dapat merengkuh apa yang dinamakan Hasan Mustapa dengan ungkapan: "Rempug semu jeung salembur, Bear budi jeung pangampih, Mustika tara kasangka, Bisi batur pada manggih, Diudag tata satata, Ditungtik surtina buni." Semoga. Penulis, Mahasiswa S-3 Unpad Bandung, dosen di IAILM Pesantren Suryalaya Tasikmalaya OPINI/FORUM Politisi Sunda "Pakia-Kia" O l e h A S E P S A L A H U D I N Sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu karakter manusia Sunda adalah sangat individualistik. Karakter seperti ini sering disebut sebagai bibit buit (asal usul) dari keterpurukan politisi Sunda saat ini. Jangankan di tingkat nasional bahkan di level lokal sekalipun nyaris tidak terdengar kiprahnya. Jati ka silih ku junti yang merujuk kepada makna ki Sunda yang terdominasi oleh kultur lain salah satu faktornya adalah karakter seperti ini. Dunia politik yang menghajatkan sikap solider sebagai ekspresi dari kecermatan sosial sudah tentu sangat tidak kondusif ketika digeluti dengan cara-cara soliter. Lantaran politik berkaitan dengan mobilisasi massa yang hal ini mengandaikan hadirnya manusia yang memiliki fleksibilitas dan keterampilan sosial memedai. Dunia politik bukan dunia eskatis individualistik, di sinilah sejatinya, sekali lagi, munculnya ketegangan antara watak yang melekat pada manusia Sunda di satu sisi dan tuntutan watak politik real di sisi lain. Hanya mereka yang dapat menyelesaikan ketegangan ini yang dapat tampil sebagai politisi Sunda handal yang diperhitungkan seperti Otto Iskandar Dinata dan Ali Sadikin walaupun seringkali keberhasilan ini tidak ditopang oleh gerakan kebudayaan dengan basis kultural seabagai pendukungnya. Dalam kenyataannya acapkali melejitnya Ki Sunda sebagai politisi adalah hasil dari gerilya kegigihannya yang bersifat individual sebagaimna dengan nada retoris diungkapkan Ali Sadikin al-marhum, "Saya bukan orang Sunda, saya urang Sumedang!" Pragmatisme politik Dengan ungkapan lain, sifat individualistik inilah yang menjadi akar ki Sunda ketika aub di wilayah politik mereka menerapkan politik pakia-kia. Semacam politik yang berangkat dari paradigma pemisahan yang ketat aku dan engkau walaupun sama-sama berangkat dari kultur yang sama. Politik yang dikembangkan bukan politik kekitaan tetapi politik yang menarik garis demarkasi antara kepentingan diri dengan concern dan komitmen kesundaan. Dari sikap politik seperti ini menjadi tidak aneh seandainya di tatar Sunda kita sulit menemukan politisi dengan fanatisme ideologis yang kental, kecuali hanya fanatik kepada ideologi pragmatisme. Menjadi sangat dapat dimaklumi seandainya solidaritas kesundaan di kalangan para politisi tatar Sunda rapuh atau mungkin sudah punah. Solidaritas yang hilang ini yang akhirnya menjadi petanda untuk menjawab persoalan seputar absennya orang Sunda yang menjadi pimpinan partai-partai besar termasuk juga absennya manusia Sunda dalam percaturan kandidat capres dan cawapres 2009. Pakai-kia juga yang menyebabkan para politisi Sunda merasa tidak bangga ketika ada kawan daerahnya yang lebih maju karir politik atau ekonominya, bahka kalau bisa di rengkas di tengah jalan. Seolah mendukung padahal dukungan itu hanya sokong jongklok. Tragis. Celah kelemahan ini yang akan dengan mudah budaya luar mendominasi budaya Ki Sunda. Di titik ini dengan sempurna jati ka silih ku junti menampilkan diri. Dengan kata lain, fenomena jati ka silih ku junti sejatinya terjadi karena lemahnya militansi dan kebanggaan terhadap tradisinya sendiri. Politik pakia-kia dan sokong jongklok menjadi pintu yang sangat mudah untuk dimasuki oleh ‘orang luar’. Buakankah dalam buku-buku sejarah dicatat bahwa kehancurah sebuah kerajaan selalu dimulai dengan rapuhnya lingkungan di sekitar kerajaan sehingga tatkala ada faktor eksternal penyerbuan dari luar maka kerajaan itu dengan tanpa perlawanan berarti tertakulkan. Dengan gampang Mataram (sejak awal abad ke-16) Belanda (sejak abad ke-18) dan Jepang (1942-1945), dan akhirnya oleh dua sistem orde yang tiranik melumpuhkan Ki Sunda dengan tuntas nyaris tak ubahnya kerbau dicocok hidungnya, atau kumaha anu dibendo. Akar geneologis Kalau kita telusuri, sebagaimana pernah ditulis Ajip Rosidi, bahwa sifat individualis ini bermula dari konstruksi budaya orang Sunda yang agraris, lebih khusus lagi: petani ladang atau huma yang selalu berpindah tempat kalau lahan yang digarapnya sudah tidak subur lagi. Orang Sunda baru berkenalan dengan budaya sawah pada abad ke-19 ketika penjajah Belanda hendak meningkatkan produktivitas pertanian dan hendak mengikat orang Sunda agar menetap. Berladang dengan selalu berpindah tempat bukan saja merusak hutan, melainkan terutama menyusahkan pemerintah yang hendak memanfaatkan tenaganya dan hendak memungut pajak dll. Di sinilah, kata Ajip lebih lanjut, budaya ladang menyebabkan orang Sunda lebih individualistis daripada orang Jawa yang berbudaya sawah. Orang yang berladang lebih banyak hidup di ladang daripada di kampungnya, dan ladang yang tempatnya berjauhan menyebabkan komunikasi antar mereka kurang. Meskipun sudah hidup menetap, bahkan tinggal di kota, sifat individualistis itu tetap menonjol. Walaupun orang Sunda memiliki kearifan yang mencerminkan kohesivitas sosial seperti silih asih, silih asah, dan silih asuh, pamali tarung jeung dulur, pamali bengkah jeung dulur, tapi nampaknya kearifan ini tidak pernah mengendap dalam layar bawah sadar manusia Sunda karena sejak awal bawah sadarnya telah didominasi oleh kehendak pakia-kia paing-aing yang merupakan moralitas susulan dari sifat individualis itu. Akhirnya, berlakulah prinsip asa aing uyah kidul dan agul ku payung butut. Kita selalu bangga dengan filsafat Sunda walaupun falsafah itu tidak pernah menjadi bagian integral dari kepribadian. Falsafah keagungan Sunda tersimpan rapat dalam pengakuan sepihak yang serba retoris dan jauh panggang dari api atau jauh tanah ka langit dengan yang seharusnya. Dengan bangga selalu mengklaim "seuweu-siwi Siliwangi" tanpa ada upaya untuk mewarisi nilai-nilai luhurnya. Khawatir, pakia-kia inilah yang telah menjebak manusia Sunda, khususnya lagi para politisi sampai saat ini ngahiyang. Bukan ngahiyang dalam kedalaman eskapisme spiritual, namun bersembunyi dibalik pesona kemegahan pragmatisme kebendaan. Nyaris tak terdengar kiprah dan pemikirannya kecuali lamat terdengar sayup-sayup igauan uga yang entah kapan tiba, bahwa "Pada setiap masa selalu akan hadir Prabu Siliwangi yang memiliki kualifikasi unggul sabagai pemandu arah perjalanan bangsa memasuki misteri masa depan" seperti tertulis dalam Upaya Awal Mengeja dan Menyingkap Makna Rumpaka ( 2004).*** ASEP SALAHUDIN Dosen di IAILM Pesantren Suryalaya Tasik Mahasiswa Doktoral Unpad Bandung Pada Sab, 14/3/09, idingrosyidin hasan menulis: Dari: idingrosyidin hasan Topik: [komunikasi_ s3unpad08] Artikel baru di Surabaya Post Kepada: komunikasi_s3unpad0 8@yahoogroups. com Tanggal: Sabtu, 14 Maret, 2009, 12:23 PM Saudara-saudaraku, Mengikuti jejak Pak Gun, saya juga ingin berbagi waktu santai dengan kalian sambil menghirup sedikit sumbangsih pemikiran saya di Surabaya Post di bawah ini. Selamat menikmati! Menakar Arah Koalisi Oleh: Iding R. Hasan Deputy Director The Political Literacy Institute Pemberitaan tentang kasak-kusuk para calon presiden (capres) menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2009 tampaknya jauh lebih intens belakangan ini ketimbang tentang sepang terjang para calon legislatif (caleg) menjelang pemilihan legislatif (pileg) yang tinggal menyisakan hitungan hari. Pemberitaan tersebut bermuara pada isu koalisi di antara para capres, terutama yang berasal dari partai-partai papan atas. Persyaratan capres yang harus memperoleh 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu kali ini tampaknya mengharuskan mereka untuk membangun koalisi antar satu dengan yang lain. Secara realistis, agaknya sulit bagi partai politik (parpol) pengusung capres untuk memenuhi batas persyaratan tersebut, apalagi jumlah parpol pada pemilu 2009 mencapai 38. Padahal pada pemilu 2004 lalu dengan jumlah parpol 24 saja, tidak ada satu pun yang memperoleh persentase seperti itu. Rivalitas atau Skenario? Sulit dimungkiri bahwa Partai Golkar memiliki magnitude besar dalam konteks koalisi. Hal ini bukan saja karena Golkar selalu berada pada jajaran teratas perolehan suara pada pemilu-pemilu sebelumnya—antara urutan pertama atau kedua—tetapi karena partai ini juga merupakan partai yang paling sarat pengalaman dibandingkan parpol-parpol lainnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau gerak-gerik para elite politik Golkar selalau menjadi bahan pembicaraan. Sorotan berbagai pihak atas perilaku elite politik Golkar kian intens ketika Ketua Umumnya, Jusuf Kalla (JK), menggebrak panggung politik nasional dengan menyatakan kesediannya untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini. Dengan kata lain, ia akan pecah kongsi dengan parternya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan akan bersaing pada pilpres Juli yang akan datang. Pernyataan JK yang terkesan tiba-tiba tersebut disinyalir banyak kalangan karena merasa ”gerah” dengan ucapan salah seorang petinggi Partai Demokrat yang menyebutkan Golkar bisa jadi hanya memperoleh suara sebanyak 2,5 persen pada pileg. Bahkan ada salah seorang elite Golkar yang menegaskan bahwa partai ini merasa terinjak-injak harga dirinya, sehingga tidak perlu lagi untuk melanjutkan ”kemesraan” hubungan dengan Demokrat. JK ternyata tidak sekadar mengeluarkan pernyataan kesediaan menjadi capres, tetapi juga melakukan langkah-langkah untuk menuju ke sana. Ia melakukan berbagai pertemuan politik dengan elite-elite parpol lain. Setelah memenuhi undangan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ia kemudian menerima kunjungan petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan belakangan ia melakukan pertemuan politik dengan Megawati Soekarnoputri. Langkah tersebut kian memperkuat spekulasi bahwa JK benar-benar serius dengan tekadnya tersebut. Tak pelak lagi, kesedian JK yang lebih awal dari kesepakatan semula, yakni menunggu rapimsusnas pasca pileg, disinyalir akan menimbulkan friksi di tubuh partai Pohon Beringin itu. Pasalnya beberapa tokoh Golkar yang lain juga telah menyatakan kesedian maju sebagai capres dari Golkar, seperti Sultan Hamengkubuwono X, Akbar Tandjung dan lain-lain. Sultan tetap akan maju sebagai capres, sementara Akbar Tanjung diam-diam bergerilya ”melamar” sebagai cawapres SBY.. Maka, muncullah beberapa faksi yang sekarang membelah Golkar, yaitu pendukung JK sebagai capres, pendukung Sultan dan pendukung JK untuk tetap berduet dengan SBY. Dapat pula ditambahkan di sini faksi Akbar Tanjung, sebab meski di DPP kurang didukung, tetapi di daerah-daerah suaranya masih cukup kuat. Dalam konteks ini, rivalitas tokoh-tokoh Golkar di atas sulit dihindari. Tetapi benarkah rivalitas tersebut terjadi? Menurut hemat saya, dinamika politik yang terjadi dalam tubuh Golkar saat ini sesungguhnya lebih merupakan skenario Golkar dalam menghadapi pilpres 2009. Dengan kata lain, Golkar tengah membuka banyak ”pintu” untuk mencari peluang kekuasaan yang paling menguntungkan baginya. Para tokoh Golkar ”dibiarkan” seolah bergerak sendiri-sendiri, tetapi pada akhirnya nanti akan mengerucut pada satu tokoh yang paling berpeluang. Pada sisi lain, langkah Golkar tersebut dapat pula dibaca sebagai sinyal bahwa partai ini ingin memperlihatkan posisi sentralnya terhadap parpol-parpol lain. Artinya, Golkar dengan segala kelebihannya akan sangat diperhitungkan oleh parpol-parpol lain dalam menjalin koalisi. Maka, partai ini akan berpeluang menjadi ”pengendali” koalisi parpol. Rasional-Pragmatis Apa yang dipertontonkan oleh parpol-parpol dalam membangun koalisi menjelang pemilu 2009 mengindikasikan bahwa corak koalisi tersebut lebih bersifat strategis dan taktis ketimbang ideologis. Kepentingan untuk berbagi kekuasaan (power sharing) di antara berbagai parpol tampaknya sangat besar. Golkar dalam konteks ini merupakan parpol yang selalu mengedepankan aspek rasional dan pragmatis dalam melakukan move politiknya. Pilihan-pilihan politik Golkar senantiasa didasarkan pada keuntungan dan keselamatan partai ini dalam konstelasi politik nasional. Bagi Golkar, posisi yang dapat menjamin hal tersebut adalah berada di pemerintahan, sekalipun ketuanya tidak menempati orang nomor satu. Golkar bukanlah parpol dengan kultur ideologis kuat. Kader-kader partai ini tidak terbiasa dengan perjuangan ideologis yang bersifat militan sehingga bersedia melakukan apapun demi menyukseskan capres yang diusungnya. Sebaliknya pilihan-pilihan rasional-pragmatis lebih menarik bagi mereka. Fakta bahwa Golkar sekarang dipimpin JK, seorang pengusaha yang terbiasa berpikir seperti itu, kian mempertegas identitas partai ini. Rekam jejak (track record) JK sendiri pada Pemilu 2004 lalu yang lebih memilih mundur dari konvensi Golkar sebagai capres untuk kemudian berduet dengan SBY meski sebagai cawapres memperlihatkan kecenderungan politik JK. Pada akhirnya nanti Golkar tidak akan ngotot menggolkan JK sebagai capres jika memang peluangnya kecil. Dengan kata lain, jika memang maqam politik JK hanya berada pada level wapres, maka partai ini tidak akan memaksakan diri. Ketimbang bermain zero-sum game, yang bisa berimplikasi pada kerugian karena terpental dari kekuasaan, lebih baik bagi Golkar bermain save tetapi tetap berada di pemerintahan. Oleh karena itu, saya tidak yakin jika peluang JK untuk kembali berduet dengan SBY telah tertutup sama sekali. Adagium dalam politik yang menyebutkan bahwa tidak ada kawan atau lawan yang abadi kecuali kepentingan itu sendiri tampaknya tetap berlaku.